PATI – Program pemberdayaan petani milenial di Kabupaten Pati dinilai perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah daerah didorong tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi memastikan program yang diberikan benar-benar mampu membantu petani muda mengembangkan usaha.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PKS, Sadikin, mengatakan petani milenial mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan kelompok tani secara umum. Karena itu, pendekatan pembinaannya juga harus disesuaikan.
“Program untuk petani milenial harus melihat apa yang memang mereka butuhkan. Jangan sampai programnya sudah ada, tetapi tidak sesuai dengan kondisi usaha dan persoalan yang mereka hadapi di lapangan,” kata Sadikin.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memetakan potensi serta kebutuhan petani muda di setiap wilayah. Pemetaan tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan jenis pelatihan, bantuan sarana produksi, teknologi maupun pengembangan pemasaran.
Sadikin juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara Dinas Pertanian dengan kelompok petani milenial. Dengan komunikasi yang rutin, pemerintah bisa memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan yang dihadapi generasi muda ketika menjalankan usaha pertanian.
“Yang paling penting adalah ada pendampingan setelah program diberikan. Jangan sampai petani hanya menerima pelatihan, kemudian setelah itu berjalan sendiri tanpa ada evaluasi dan pembinaan lanjutan,” jelasnya.
Ia menilai pola pendampingan yang berkelanjutan dapat membuat program pertanian lebih efektif. Selain meningkatkan produktivitas, langkah tersebut juga membuka peluang bagi petani muda untuk mengembangkan usaha berbasis teknologi dan memperluas pasar.
“Kalau programnya tepat sasaran dan pendampingannya berjalan, petani milenial bisa menjadi kekuatan baru bagi pertanian Pati. Mereka bisa membawa inovasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkas Sadikin.
(ADV)
