PATI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan, kebersihan, kualitas, dan kelayakan konsumsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan Pemkab Pati telah menginstruksikan seluruh kecamatan untuk melakukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut disampaikan Chandra dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Pati yang berlangsung di Ruang Kembang Joyo Sekretariat Daerah Pati, Selasa (15/9/2026).
“Karena setelah kami koordinasi dengan Kepala BGN, kami diberikan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi SPPG yang ada di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap SPPG menjalankan operasional sesuai standar. Pemeriksaan nantinya mencakup kapasitas pelayanan, kondisi fasilitas, tata ruang dapur, bahan baku, pemasok, sanitasi, hingga pengelolaan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Chandra menyoroti keberadaan sejumlah SPPG yang melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat. Kapasitas yang besar tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian karena dapat memengaruhi proses produksi makanan.
Dengan jumlah penerima manfaat yang tinggi, dapur SPPG berpotensi melakukan proses produksi hingga dua kali. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan pengaturan waktu produksi dan pendinginan makanan yang tepat sebelum makanan dikemas.
“Jangan sampai makanan yang masih panas langsung dikemas. Ini harus diperhatikan karena berkaitan dengan keamanan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat,” jelasnya.
Selain kapasitas produksi, kondisi bangunan dan tata ruang SPPG juga menjadi perhatian Pemkab Pati. Chandra menyebut masih terdapat SPPG yang memanfaatkan rumah maupun ruko dengan ruangan relatif sempit dan sirkulasi udara yang kurang memadai.
Menurutnya, aspek tersebut tidak dapat diabaikan karena dapur SPPG merupakan tempat pengolahan makanan dalam jumlah besar. Kondisi lantai, kebersihan peralatan memasak, hingga sirkulasi udara harus memenuhi standar agar proses pengolahan makanan tetap higienis.
Chandra juga meminta kepala SPPG menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Pengawasan, kata dia, harus dilakukan sejak bahan baku diterima hingga makanan selesai diproduksi dan didistribusikan.
“Kalau kepala SPPG benar-benar bertanggung jawab terhadap SOP dan melakukan pengecekan mulai dari bahan masuk sampai makanan keluar, seharusnya tidak terjadi keracunan,” tegasnya.
Tak hanya proses produksi, Pemkab Pati juga akan mengevaluasi hubungan SPPG dengan para mitranya, khususnya dalam pemilihan bahan baku dan pemasok.
Chandra meminta pertimbangan harga tidak menjadi satu-satunya faktor dalam menentukan bahan pangan yang digunakan. Kualitas dan keamanan bahan baku harus menjadi perhatian utama karena makanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat.
Pemkab Pati juga akan mengevaluasi kinerja masing-masing kepala SPPG. Apabila ditemukan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab, pemerintah daerah dapat memberikan teguran hingga merekomendasikan pemberhentian kepada pihak terkait.
Saat ini, Kabupaten Pati tercatat memiliki 172 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 159 SPPG masih beroperasi, empat SPPG berstatus suspend, sedangkan sembilan SPPG untuk sementara berhenti beroperasi.
Usai rapat koordinasi, Pemkab Pati akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah SPPG di wilayah terdekat. Pemeriksaan tersebut kemudian dilanjutkan secara bertahap terhadap seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Pati.
Hasil pemeriksaan akan didata dan menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Rekomendasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut terhadap SPPG yang ditemukan memiliki persoalan dalam pelaksanaan program.
Pemkab Pati menegaskan pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memastikan MBG tetap berjalan, tetapi juga menjamin seluruh tahapan penyediaan makanan memenuhi aspek keamanan pangan.
Dengan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah daerah berharap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Pati dapat berjalan sesuai standar dan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman serta layak dikonsumsi.
(ADV)










