PATI, ynmedia.co.id — DPRD Kabupaten Pati bersama Pemerintah Kabupaten Pati terus mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta Retribusi Daerah. Salah satu fokus pembahasannya adalah menata kembali sistem retribusi agar lebih jelas, tertib, dan sesuai dengan perkembangan regulasi.
Sekretaris Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mengatakan penataan diperlukan untuk memastikan setiap pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas.
Menurutnya, perubahan regulasi di tingkat nasional membuat sejumlah ketentuan daerah perlu disesuaikan. Pemerintah daerah perlu memastikan aturan yang digunakan dalam pemungutan retribusi masih relevan dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
“Yang sedang kami lakukan adalah menata kembali aturan yang ada supaya lebih sistematis. Jangan sampai ada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan aturan terbaru tetapi masih digunakan sebagai dasar pemungutan,” ujarnya.
Kastomo menjelaskan, pembenahan tersebut mencakup berbagai jenis retribusi daerah, termasuk pungutan yang berkaitan dengan pelayanan tertentu, perizinan maupun pemanfaatan fasilitas dan aset milik pemerintah.
Dengan adanya regulasi yang lebih terstruktur, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang seragam dalam menjalankan pemungutan. Masyarakat pun dapat mengetahui secara terbuka jenis kewajiban serta dasar pungutan yang harus dipenuhi.
“Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang berbeda-beda ketika berhadapan dengan layanan pemerintah. Dasar pemungutannya harus terang, jenisnya jelas, begitu juga mekanismenya,” jelas Kastomo.
Selain melakukan penataan, DPRD juga mencermati kesesuaian materi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Langkah tersebut penting agar regulasi yang ditetapkan nantinya memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan secara efektif.
Pembahasan bersama pemerintah daerah masih terus dilakukan dengan mencermati setiap ketentuan dalam rancangan tersebut. DPRD ingin memastikan setiap pasal tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga realistis ketika diterapkan di lapangan.
“Jangan sampai setelah perda ditetapkan justru muncul persoalan baru karena ada pasal yang sulit diterapkan. Karena itu pembahasannya harus detail dan melihat kebutuhan di lapangan,” katanya.
Kastomo menegaskan, penataan sistem retribusi tidak otomatis berarti menaikkan seluruh tarif pungutan. Menurutnya, tujuan utama pembahasan Raperda adalah menciptakan sistem yang memiliki kepastian hukum, transparan, serta tertib secara administrasi.
“Penataan ini jangan dipahami sebagai upaya menaikkan semua retribusi. Yang kami dorong adalah kepastian aturan dan tertib administrasi, sehingga masyarakat maupun pemerintah sama-sama memiliki pegangan,” tegasnya.
(ADV)










