PATI, ynmedia.co.id – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menilai integritas harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurut Narso, masyarakat membutuhkan pemerintahan desa yang tidak hanya mampu menjalankan program, tetapi juga terbuka dalam menyampaikan informasi dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan.
“Kepercayaan masyarakat dibangun dari cara pemerintah desa bekerja. Kalau prosesnya terbuka, komunikasinya baik dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” ujar Narso.
Ia mengatakan persoalan tata kelola desa tidak dapat dibebankan hanya kepada kepala desa. Perangkat desa, BPD dan masyarakat juga memiliki peran masing-masing.
Narso menyebut penguatan sinergi tersebut semakin penting karena sekitar 1.500 anggota BPD dari berbagai desa mengikuti sosialisasi Program Jaksa Garda Desa. Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran pemerintah daerah, camat dan unsur pemerintahan desa.
“Jumlah peserta yang besar menunjukkan bahwa penguatan kapasitas BPD dan pemerintah desa memang menjadi kebutuhan. Setelah ini yang harus dijaga adalah bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan di masing-masing desa,” katanya.
Narso juga meminta pemerintah desa lebih terbuka ketika menghadapi persoalan.
Menurutnya, keterbukaan akan memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait sebelum persoalan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru disampaikan. Kalau ada kendala, komunikasikan sejak awal sehingga bisa dicarikan solusi bersama,” tegasnya.
Ia berharap penguatan tata kelola desa dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, pelayanan dan pengelolaannya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” pungkas Narso.
(ADV)










