DPRD Pati Minta Transparansi Anggaran dari Perencanaan hingga Evaluasi

banner 468x60

PATI, ynmedia.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Aulia Burhanudin, mendorong pengelolaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, keterbukaan dalam penyusunan hingga pelaksanaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ia menilai, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai program yang dibiayai melalui APBD, termasuk alasan perubahan alokasi anggaran dan target yang hendak dicapai. Penyampaian informasi tersebut diperlukan agar publik dapat memahami arah kebijakan sekaligus mengetahui manfaat penggunaan keuangan daerah.

“Keterbukaan menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat perlu mengetahui arah penggunaan anggaran dan bagaimana program yang dibiayai tersebut dipertanggungjawabkan,” ujar politikus muda PPP tersebut.

Persoalan pengelolaan anggaran itu turut menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang membahas Perubahan APBD 2026. Dalam agenda tersebut, DPRD juga membahas tindak lanjut hasil evaluasi gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Perubahan APBD.

M. Aulia menegaskan, ketertiban administrasi harus berjalan seiring dengan penyediaan informasi yang mudah dipahami masyarakat. Dengan mekanisme yang jelas dan terbuka, penggunaan anggaran dapat ditelusuri, sementara pelaksanaan program bisa dievaluasi secara lebih objektif.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan perkembangan kegiatan secara proporsional. Informasi mengenai capaian program maupun kendala yang muncul selama pelaksanaan dinilai penting untuk memberikan gambaran utuh tentang kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, keterbukaan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran. Pengawasan publik tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

“Pengelolaan anggaran yang baik membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan itu tumbuh ketika kebijakan dijelaskan secara terbuka, pelaksanaannya diawasi, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

M. Aulia berharap prinsip transparansi dan akuntabilitas terus dijaga dalam setiap tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, penetapan alokasi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi. Dengan demikian, kebijakan anggaran daerah tidak hanya tertib secara prosedural, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pati.

(ADV)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *