PATI, ynmedia.co.id – Penyesuaian plafon anggaran pendidikan dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 dinilai perlu diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Komisi D DPRD Kabupaten Pati menilai perubahan alokasi harus tetap memastikan program pendidikan berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan penyesuaian anggaran tidak boleh hanya dilihat dari sisi perubahan nominal. Setelah anggaran ditetapkan, pelaksanaan program juga perlu mendapat perhatian agar tidak keluar dari tujuan awal.
Menurutnya, program yang masih memperoleh alokasi anggaran harus benar-benar dipastikan memiliki manfaat dan relevansi dengan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Pati.
“Setelah anggaran disesuaikan, yang tidak kalah penting adalah pengawasannya. Kita harus memastikan program yang tetap berjalan benar-benar sesuai sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh sekolah maupun masyarakat,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, pengawasan menjadi bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan kebijakan yang telah disepakati dalam pembahasan anggaran dapat diterapkan secara tepat. Dengan demikian, perubahan anggaran tidak sekadar menghasilkan penyesuaian angka dalam dokumen APBD.
Komisi D juga mendorong agar setiap program prioritas memiliki target yang jelas dan dapat diukur. Target tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi keberhasilan program setelah dilaksanakan.
Teguh turut meminta Dinas Pendidikan lebih selektif dalam menggunakan anggaran, terutama ketika kemampuan keuangan daerah terbatas. Menurutnya, kondisi fiskal harus menjadi dorongan untuk mengutamakan kegiatan yang benar-benar memiliki tingkat kebutuhan tinggi.
“Ketika ruang anggaran terbatas, pelaksanaannya harus semakin tepat sasaran. Jangan sampai ada anggaran yang kurang prioritas, sementara kebutuhan yang lebih mendesak justru belum tertangani,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi program pendidikan tidak cukup hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran. Dampak dan manfaat yang dihasilkan bagi sekolah, peserta didik, serta masyarakat juga perlu menjadi indikator dalam menilai efektivitas belanja pendidikan.
Bagi Teguh, besarnya anggaran yang terealisasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Anggaran dinilai berhasil apabila mampu menjawab kebutuhan dan membantu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
“Serapan anggaran penting, tetapi jangan berhenti di sana. Yang harus dilihat adalah hasil dan manfaatnya. Itu yang akan menjadi bagian dari perhatian Komisi D,” pungkasnya.
(ADV)
