PATI, ynmedia.co.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati menegaskan APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif pemerintah daerah.
Anggota DPRD Pati, Muslihan, menyampaikan bahwa anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pembahasan Raperda APBD 2027 harus dilandasi semangat untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil, efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen formal, tetapi kompas yang menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, seluruh kebijakan anggaran harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Muslihan.
Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran, mulai dari peningkatan PAD, pendapatan transfer, belanja modal, BTT hingga pengelolaan SILPA.
Proyeksi PAD sekitar Rp645,57 miliar dinilai menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Sementara belanja modal didorong agar diarahkan pada kebutuhan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Gerindra juga memberikan perhatian terhadap BTT sekitar Rp22,11 miliar untuk menghadapi potensi bencana, termasuk banjir dan kekeringan.
Di sisi pembiayaan, SILPA sekitar Rp60 miliar juga diminta dikelola secara terukur dan terencana.
Muslihan menegaskan seluruh catatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Fraksi Gerindra pada akhirnya menyatakan dapat menerima Raperda APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut melalui alat kelengkapan DPRD.
“Pembangunan yang baik bukan hanya yang megah secara fisik, tetapi yang mampu menyentuh hati dan kehidupan masyarakat di akar rumput,” pungkasnya.
(ADV)










