PATI, ynmedia.co.id — DPRD Pati meminta pemerintah melakukan langkah pencegahan agar dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong tidak kembali terjadi di sekolah lain.
Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, mengatakan evaluasi terhadap kasus tersebut harus menghasilkan langkah konkret, bukan hanya sebatas pemeriksaan setelah kejadian.
“Jangan menunggu ada korban baru kemudian dilakukan pengawasan. Sistem pengawasannya harus berjalan sebelum makanan sampai ke tangan siswa,” kata Hardi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati, menilai standar keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG.
Menurut Endah, makanan untuk anak-anak memiliki standar kehati-hatian yang tinggi karena penerima manfaatnya berada di lingkungan sekolah dan jumlahnya besar.
“Mulai dari bahan baku sampai distribusi harus ada kontrol. Termasuk bagaimana makanan disimpan, berapa lama dari dapur sampai sekolah dan bagaimana memastikan makanan tetap aman ketika dikonsumsi,” ujar Endah.
Hardi menambahkan, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan membuka ruang evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Pati.
“Kalau satu SPPG bermasalah, jangan hanya diperiksa satu titik. Pemerintah harus melihat apakah persoalan itu hanya kasus lokal atau ada potensi yang sama di tempat lain,” katanya.
Endah juga meminta komunikasi kepada orang tua diperbaiki. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi korban, hasil pemeriksaan dan langkah pemerintah.
“Orang tua harus mendapatkan informasi yang terbuka. Jangan sampai muncul kekhawatiran karena informasi yang diterima berbeda-beda,” jelasnya.
Keduanya sepakat bahwa program MBG tetap penting untuk mendukung pemenuhan gizi anak. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan.
“Program ini harus berjalan, tetapi keamanan anak adalah yang utama. Jangan sampai niat memberikan makanan bergizi justru menimbulkan persoalan kesehatan,” pungkas Hardi.
(ADV)
