PATI, ynmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Pati diminta menyiapkan sejumlah langkah administratif sebagai antisipasi apabila terjadi perubahan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Danu Ikhsan HC, mengatakan kesiapan tersebut diperlukan mengingat masa jabatan 61 kepala desa di Kabupaten Pati akan berakhir pada 16 Maret 2027.
Menurutnya, pemerintah daerah memang perlu mempersiapkan pelaksanaan Pilkades sesuai agenda yang telah direncanakan. Namun, langkah antisipasi juga diperlukan apabila nantinya terdapat perubahan kebijakan maupun jadwal dari pemerintah pusat.
“Yang harus disiapkan bukan hanya skenario ketika Pilkades berjalan sesuai rencana. Pemerintah juga perlu memiliki langkah administrasi apabila ada perubahan tahapan atau kebijakan penundaan,” kata Danu.
Ia menambahkan, ketentuan dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 perlu menjadi perhatian dalam menyusun langkah tersebut. Dalam kondisi adanya kebijakan penundaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang masa jabatannya berakhir tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati atau wali kota dapat mengangkat penjabat kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Danu menilai pemahaman terhadap mekanisme tersebut penting agar seluruh pihak memiliki gambaran yang sama apabila terjadi perubahan dalam tahapan Pilkades.
“Ini bukan berarti kita mengharapkan adanya penundaan. Justru kita ingin semua kemungkinan administratif dipetakan sehingga pelayanan masyarakat tetap berjalan dalam kondisi apa pun,” ujarnya.
Selain menyiapkan skenario administrasi, ia meminta Pemkab Pati terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Perkembangan regulasi maupun kebijakan terkait Pilkades perlu segera diteruskan kepada pemerintah kecamatan dan desa.
“Yang paling penting adalah kepastian. Pemerintah desa harus tahu arah kebijakannya dan masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang benar,” tambahnya.
Danu menegaskan, kesiapan regulasi dan perencanaan administratif perlu berjalan beriringan. Dengan begitu, apabila terjadi perubahan tahapan, pelayanan pemerintahan desa tetap dapat berlangsung dan tidak menimbulkan kekosongan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(ADV)










