PATI, ynmedia.co.id — Gangguan produksi garam rakyat di Kecamatan Batangan akibat rendahnya pasang air laut dinilai perlu ditangani secara terukur. Pemerintah Kabupaten Pati didorong terlebih dahulu memetakan kondisi tambak dan petani yang terdampak sebelum menentukan bentuk intervensi.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Nanda Yahya, mengatakan ketersediaan data menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui secara rinci luas lahan yang mengalami kendala hingga jumlah petani yang produksinya terganggu.
“Kalau kita bicara bantuan atau intervensi, harus jelas dulu petanya. Berapa lahan yang terdampak, berapa petani yang tidak produksi, dan apa penyebab utamanya,” kata Nanda.
Ia menjelaskan, kondisi setiap kawasan tambak belum tentu sama. Ada lokasi yang mungkin terkendala rendahnya pasang, sementara kawasan lain dapat menghadapi persoalan saluran air atau infrastruktur pendukung.
Karena itu, kebijakan yang diberikan sebaiknya disesuaikan dengan permasalahan masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat program pemerintah lebih tepat sasaran.
Kabupaten Pati sendiri memiliki kawasan produksi garam yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir. Kecamatan Batangan menjadi salah satu kawasan yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi garam rakyat.
Nanda meminta pemetaan tidak hanya mencakup lahan dan petani, tetapi juga kondisi jaringan saluran air menuju tambak. Pemerintah perlu mengidentifikasi titik yang membutuhkan normalisasi maupun lokasi yang berpotensi memerlukan bantuan pompa.
“Kalau data sudah lengkap, pemerintah bisa menentukan prioritas. Tidak semua lokasi tentu membutuhkan penanganan yang sama,” ujarnya.
Selain memastikan kelancaran produksi, Nanda menilai pemerintah perlu memperhatikan persoalan setelah garam dihasilkan. Aspek pemasaran dan harga menjadi bagian yang tidak kalah penting bagi keberlangsungan usaha petani.
“Petani harus mendapatkan kepastian bahwa hasil produksinya memiliki pasar dan harga yang layak,” katanya.
Menurut Nanda, pendataan yang dilakukan secara menyeluruh nantinya dapat menjadi pijakan dalam menyusun program penguatan sektor garam rakyat. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat sementara ketika terjadi gangguan produksi, tetapi dapat mendukung keberlanjutan usaha petani.
(ADV)
