PATI, ynmedia.co.id — Pimpinan DPRD Kabupaten Pati meminta keberlanjutan program beasiswa bagi 183 mahasiswa menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Kepastian sumber pembiayaan dinilai diperlukan agar program pendidikan tersebut dapat berjalan hingga mahasiswa menyelesaikan studi.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin bersama Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi menilai kendala pendanaan tidak seharusnya menghentikan program yang telah berjalan. Pemerintah daerah perlu memastikan terdapat skema pembiayaan yang jelas untuk memenuhi hak para penerima.
Ali menjelaskan, sejak awal program beasiswa dirancang dengan pola pendanaan yang bersumber dari luar APBD, termasuk melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Terlepas wajib atau tidaknya perusahaan memberikan CSR, yang terpenting program beasiswa ini harus tetap diselesaikan karena merupakan komitmen bersama,” ujar Ali.
Menurutnya, perusahaan yang sebelumnya terlibat dalam program tersebut perlu kembali diajak berkomunikasi. Koordinasi antara Pemkab Pati dengan dunia usaha dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana dukungan yang dapat diberikan untuk keberlangsungan program.
Di sisi lain, Hardi menyoroti pentingnya perencanaan pembiayaan dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui kebutuhan anggaran secara keseluruhan agar tidak muncul persoalan baru ketika program telah berjalan.
“Kami di pimpinan DPRD melihat ini sebagai program yang harus dijaga kesinambungannya. Tetapi sumber dan mekanisme pembiayaannya harus dibuat jelas supaya tidak menimbulkan persoalan baru,” ujar Hardi.
Sebelumnya, Pemkab Pati menyampaikan terdapat sejumlah perusahaan yang tidak lagi memberikan CSR untuk program beasiswa tersebut. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pendanaan dengan menjalin komunikasi bersama sejumlah lembaga dan badan usaha.
Beberapa pihak yang disebut turut dijajaki antara lain Baznas, Bank Jateng, Perumda Air Minum, perbankan daerah, hingga PG Trangkil.
Ali menilai pencarian sumber pendanaan perlu dibarengi dengan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah, DPRD, dan dunia usaha. Dengan demikian, kebutuhan program dapat dibicarakan secara terbuka sejak awal.
“Yang kami harapkan adalah duduk bersama. Pemerintah, DPRD dan perusahaan bisa melihat kebutuhan program sampai selesai, sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan di tengah perjalanan,” katanya.
Program beasiswa tersebut sebelumnya mengalami keterlambatan pencairan selama tiga bulan. Untuk memenuhi hak 183 mahasiswa penerima pada periode tersebut, Pemkab Pati menyiapkan anggaran sekitar Rp582 juta.
Pimpinan DPRD berharap persoalan yang sempat terjadi menjadi bahan evaluasi untuk membangun pola pendanaan yang lebih terencana, sehingga mahasiswa penerima dapat memperoleh kepastian bantuan selama menjalani pendidikan.
(ADV)
