PATI, ynmedia.co.id — Dugaan keracunan yang berdampak terhadap ratusan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Pati. Dewan meminta kejadian tersebut tidak hanya ditangani dari sisi medis, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi seluruh sistem pelaksanaan program.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa keselamatan para korban harus menjadi prioritas pertama pemerintah. Sementara proses evaluasi dapat dilakukan setelah penanganan kesehatan berjalan dan kondisi korban dipastikan membaik.
“Pertama anak-anak harus diselamatkan dan dipastikan mendapatkan pelayanan sampai pulih. Setelah itu kita evaluasi bersama apa yang sebenarnya terjadi,” kata Ali.
Menurut Ali, penanganan terhadap korban harus dilakukan secara maksimal tanpa mengesampingkan mereka yang mengalami gejala ringan maupun yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menambahkan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada hasil makanan yang telah dikonsumsi, tetapi juga setiap tahapan sebelum makanan sampai kepada siswa.
Bandang menilai evaluasi sebaiknya diarahkan untuk menemukan kelemahan sistem, bukan sekadar mencari pihak yang harus disalahkan.
“Yang kita cari bukan sekadar siapa yang salah, tetapi di mana celahnya sehingga kejadian seperti ini bisa terjadi. Kalau ada prosedur yang kurang, harus diperbaiki,” ujar Bandang.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pati, sebanyak 427 orang mengalami gejala dalam kasus dugaan keracunan tersebut. Para korban mendapatkan penanganan melalui layanan rawat inap maupun rawat jalan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Ali mengatakan jumlah penerima manfaat yang terdampak menunjukkan bahwa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Kondisi tersebut sekaligus menjadi alasan untuk memperkuat sistem pengawasan program MBG.
“Ini sudah menjadi perhatian serius karena yang terdampak bukan satu atau dua orang. Maka evaluasinya juga harus serius,” katanya.
Sementara itu, Bandang mendorong koordinasi lintas pihak dalam proses evaluasi. Pemkab Pati, Dinas Kesehatan, sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Badan Gizi Nasional perlu duduk bersama untuk melihat pelaksanaan program secara menyeluruh.
Menurutnya, hasil evaluasi harus menghasilkan langkah perbaikan yang konkret, terutama dalam aspek keamanan pangan dan pengawasan. Dengan demikian, program MBG tetap dapat berjalan tanpa mengesampingkan keselamatan siswa.
“Program MBG jangan sampai berhenti karena persoalan ini. Tetapi standar keamanan dan pengawasannya harus diperkuat supaya masyarakat kembali percaya,” pungkas Bandang.
(ADV)
