PATI, ynmedia.co.id — Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati sebesar Rp35,814 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 dinilai harus diimbangi dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Pati, Eko Kuswanto, mengatakan bertambahnya pendapatan memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah daerah. Namun, peningkatan tersebut harus diikuti dengan kebijakan belanja yang mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Kenaikan pendapatan tentu menjadi hal positif. Tetapi setelah pendapatan bertambah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana uang tersebut digunakan,” kata Eko Kuswanto.
Menurutnya, tambahan kemampuan fiskal perlu diarahkan untuk mendukung program-program yang menjadi prioritas daerah. Setiap alokasi anggaran juga harus memiliki tujuan yang jelas serta dapat diukur hasilnya.
Eko menyebut sejumlah kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi perhatian dalam penyusunan belanja daerah. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai kita terlalu fokus mengejar pendapatan, tetapi kurang memperhatikan efektivitas belanja. Kualitas APBD harus dilihat dari dua sisi,” ujarnya.
Ia menilai hubungan antara peningkatan pendapatan dan manfaat belanja perlu terlihat secara jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak dari meningkatnya kapasitas keuangan daerah melalui pelayanan maupun pembangunan.
Selain dalam tahap pembahasan anggaran, Eko menekankan pentingnya pengawasan ketika perubahan APBD mulai dilaksanakan. DPRD, kata dia, memiliki tanggung jawab memastikan program yang telah ditetapkan berjalan sesuai perencanaan.
“Setelah ditetapkan, kami juga punya tanggung jawab mengawasi pelaksanaannya. Program harus sesuai perencanaan dan hasilnya bisa diukur,” jelasnya.
Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Pati 2026 telah dilakukan DPRD setelah pemerintah daerah menyampaikan nota keuangan dan pandangan umum fraksi. Dalam proses tersebut, efektivitas penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.
Eko berharap peningkatan PAD tidak berhenti pada pencapaian angka penerimaan. Tambahan pendapatan tersebut harus menjadi bagian dari perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan.
“Yang kita inginkan adalah PAD meningkat, pelayanan meningkat, dan pembangunan juga semakin terasa. Jadi ada hubungan yang jelas antara pendapatan dan manfaat yang diterima masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
