PATI, ynmedia.co.id — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pati, Joni Kurnianto, meminta kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp35,814 miliar dalam Perubahan APBD 2026 tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran.
Menurutnya, kenaikan tersebut perlu dikawal mulai dari proses penetapan, pemungutan hingga realisasi penerimaan.
“Yang penting bukan hanya targetnya naik, tetapi bagaimana realisasinya nanti. Harus ada evaluasi secara berkala supaya kita mengetahui apakah target itu benar-benar tercapai,” ujar Joni.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu membuat indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan optimalisasi PAD. Setiap perangkat daerah yang memiliki target pendapatan juga harus mengetahui sumber potensi dan strategi pencapaiannya.
Joni menilai transparansi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. DPRD harus mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan realisasi pendapatan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara objektif.
“Kalau targetnya Rp35,8 miliar lebih tinggi, tentu harus ada penjelasan sumber peningkatannya. Kemudian nanti kita lihat realisasinya dan faktor apa yang mempengaruhinya,” katanya.
Menurut Joni, peningkatan PAD juga harus bersifat berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar peningkatan penerimaan dalam satu periode tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Ia mendorong adanya evaluasi terhadap efektivitas berbagai sumber PAD, termasuk pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
“Kalau ada sumber pendapatan yang potensinya besar tetapi realisasinya rendah, itu yang harus dicari persoalannya. Apakah masalah pendataan, sistem pemungutan, kepatuhan atau faktor lainnya,” jelasnya.
Joni juga mengingatkan bahwa APBD harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Regulasi perubahan APBD Pati 2026 sendiri telah beberapa kali mengalami penyesuaian melalui perubahan penjabaran APBD selama tahun berjalan.
Fraksi Demokrat, kata dia, akan terus memberikan catatan dalam pembahasan anggaran agar peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat.
“PAD yang kuat penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pendapatan tersebut dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat Pati,” pungkasnya.
(ADV)
