Suwito Minta Kasus Oknum Tak Menghapus Kontribusi Pesantren

banner 468x60

PATI, ynmedia.co.id – Munculnya persoalan yang melibatkan oknum di lingkungan pesantren dinilai perlu disikapi secara proporsional. Pimpinan DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Suwito, mengingatkan agar kasus yang dilakukan individu tidak dijadikan dasar untuk menilai seluruh pondok pesantren.

Menurutnya, setiap pelanggaran tetap harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penanganan terhadap kasus tertentu juga perlu dibedakan dari keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang selama ini memiliki peran di tengah masyarakat.

“Kita harus melihat persoalan secara proporsional. Kalau ada oknum melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai aturan. Tetapi jangan kemudian seluruh pesantren dianggap sama,” ujar Suwito.

Ia mengatakan pesantren telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan masyarakat Indonesia. Selain memberikan pendidikan keagamaan, pesantren juga berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai sosial generasi muda.

Keberadaan pesantren sendiri telah mendapatkan pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi tersebut menempatkan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional serta memberikan landasan bagi pemerintah dalam mendukung pengembangan pesantren.

Suwito menilai kasus kekerasan yang muncul di lingkungan pesantren seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan perlindungan santri.

Menurutnya, upaya pembenahan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan, tanpa mengabaikan karakter khas pesantren.

“Jangan menutup mata terhadap kasus yang terjadi. Tetapi jangan pula menggeneralisasi. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat sistem perlindungan santri dan memastikan pengelola pesantren menjalankan amanah dengan baik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Agama, pengelola pesantren hingga masyarakat memiliki peran sesuai kewenangannya.

Pembinaan dan pengawasan, kata Suwito, perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan karakteristik serta kemandirian lembaga pesantren.

Ia berharap pesantren tetap dapat menjalankan perannya sebagai tempat pendidikan dan pembentukan generasi, sementara kepercayaan yang diberikan masyarakat dijaga melalui tata kelola dan perlindungan santri yang semakin baik.

“Pesantren harus tetap menjadi tempat masyarakat mencari ilmu dan membentuk generasi. Karena itu, kepercayaan tersebut harus dijaga bersama,” pungkasnya.

(ADV)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *