PATI, ynmedia.co.id – Keluhan sekolah terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati diminta tidak berhenti pada tahap penyampaian laporan. Anggota Komisi D DPRD Pati, Yoga Dermawan, meminta setiap persoalan yang muncul segera ditindaklanjuti agar sekolah memperoleh kepastian layanan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan mengenai sejumlah sekolah di Kecamatan Gunungwungkal yang disebut belum mendapatkan program MBG.
Menurut Yoga, laporan dari sekolah harus diikuti dengan langkah penyelesaian yang jelas. Pihak penyelenggara perlu memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi sekaligus memastikan tindak lanjut terhadap sekolah yang belum terlayani.
“Kalau sekolah sudah menyampaikan keluhan, jangan sampai hanya dicatat. Harus ada tindak lanjut dan kepastian kapan persoalan tersebut bisa diselesaikan,” ujar Yoga.
Ia menilai komunikasi antara penyelenggara MBG dan pihak sekolah perlu dilakukan secara aktif. Sekolah membutuhkan informasi yang jelas mengenai mekanisme pelayanan, cakupan penerima hingga pihak yang dapat dihubungi ketika muncul kendala.
Yoga mengatakan DPRD juga memiliki ruang untuk menampung aspirasi sekolah maupun masyarakat terkait pelaksanaan program. Namun, koordinasi sejak awal dinilai dapat membantu mencegah persoalan berkembang menjadi keluhan yang lebih luas.
“Dewan tidak ingin hanya menerima keluhan setelah persoalan menjadi besar. Kalau komunikasi berjalan sejak awal, banyak persoalan sebenarnya bisa dicegah,” katanya.
Selain memperkuat komunikasi, Yoga mendorong adanya pembaruan data secara berkala. Pendataan tersebut setidaknya memuat sekolah yang sudah mendapatkan layanan MBG, sekolah yang belum terlayani serta alasan yang menjadi kendalanya.
“Harus ada daftar yang jelas. Sekolah mana yang sudah menerima, mana yang belum, kemudian alasannya apa. Dengan begitu evaluasinya bisa lebih objektif,” ujarnya.
Menurutnya, pemetaan menjadi penting karena Kecamatan Gunungwungkal memiliki sejumlah satuan pendidikan dari berbagai jenjang. Data yang terperinci akan membantu penyelenggara menentukan cakupan layanan sekaligus mengidentifikasi sekolah yang masih belum mendapatkan program.
Yoga berharap persoalan distribusi MBG dapat ditangani melalui koordinasi antara penyelenggara program, sekolah, pemerintah daerah dan DPRD. Masing-masing pihak diharapkan memiliki jalur komunikasi yang jelas sehingga kendala di lapangan dapat segera diketahui.
“Tujuan akhirnya sederhana, jangan sampai anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru belum mendapatkan hak layanan program karena persoalan koordinasi,” pungkasnya.
(ADV)










