PATI, ynmedia.co.id – Komisi C DPRD Kabupaten Pati mulai memberikan perhatian terhadap arah pembangunan infrastruktur yang akan dituangkan dalam rancangan APBD 2027. Dalam koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), dewan menekankan pentingnya penyusunan program berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas daerah.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menyampaikan bahwa pembahasan sejak tahap perencanaan diperlukan agar setiap program pembangunan memiliki arah dan target yang jelas. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan penentuan prioritas yang tepat.
“Untuk APBD 2027, kami ingin program DPUTR disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas. Jangan hanya melihat banyaknya kegiatan, tetapi harus dipastikan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Joni.
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan selama 2026 juga menjadi bagian penting dalam pembahasan tersebut. Berbagai kendala maupun capaian pada tahun berjalan diharapkan dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.
Joni menilai kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Pati cukup luas dan beragam. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan rencana kegiatan dengan kemampuan fiskal agar program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal.
“Lebih baik programnya tidak terlalu banyak, tetapi prioritasnya jelas dan bisa diselesaikan dengan maksimal. Yang terpenting hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam rapat koordinasi itu, Komisi C juga meminta penjelasan mengenai perkembangan pekerjaan DPUTR pada 2026. Dari pemaparan yang disampaikan, sejumlah kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan dengan nilai pekerjaan yang sudah berkontrak mencapai sekitar Rp102 miliar.
Data tersebut, menurut Joni, dapat digunakan sebagai bahan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi pertimbangan ketika menyusun program dan anggaran untuk 2027.
Ia menegaskan, penyusunan APBD tidak seharusnya hanya berfokus pada besaran dana yang dialokasikan. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan, sasaran, indikator pelaksanaan, serta manfaat yang dapat diukur.
“Kami ingin APBD benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil akhirnya harus jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
(ADV)
