PATI, ynmedia.co.id – Penanganan dampak kemarau di Kabupaten Pati dinilai perlu dilakukan dengan pendekatan yang saling terhubung. Kekeringan yang berdampak pada lahan pertanian juga meningkatkan kerawanan kebakaran, sehingga upaya mitigasi dan penanganannya perlu melibatkan berbagai sektor.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, bersama Sekretaris Komisi A DPRD Pati, Kastomo, mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi antara sektor pertanian, pemerintahan desa, kebencanaan, dan perlindungan masyarakat.
Data BPBD Pati mencatat 45 kejadian kebakaran lahan yang tersebar di 38 desa sejak akhir Juli hingga September 2026. Di tengah kondisi tersebut, kekeringan telah berdampak terhadap 40 desa di 10 kecamatan dengan luas lahan terdampak sekitar 1.700 hektare.
Muslihan mengatakan kondisi kekeringan memberikan tekanan tersendiri bagi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian. Menurutnya, keterbatasan air dan meningkatnya potensi kebakaran merupakan dua persoalan yang perlu diantisipasi secara bersamaan.
“Persoalan air dan kebakaran ini saling berkaitan. Ketika kondisi lahan semakin kering, risiko kebakaran meningkat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya.
Ia menilai sektor pertanian perlu mendapat perhatian dalam kebijakan penanganan kemarau. Luasan lahan yang terdampak menunjukkan bahwa kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kastomo menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah desa. Menurutnya, desa memiliki akses paling dekat dengan kondisi masyarakat dan wilayah yang terdampak sehingga dapat membantu pemerintah dalam memberikan informasi secara cepat.
“Desa harus menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Informasi mengenai titik rawan, kondisi masyarakat dan potensi kebakaran harus cepat disampaikan,” kata Kastomo.
Selain pemantauan wilayah, Kastomo mendorong setiap desa memiliki prosedur yang jelas ketika terjadi kebakaran. Alur pelaporan dan koordinasi dengan kecamatan, BPBD maupun Damkar perlu dipahami agar respons terhadap kejadian dapat dilakukan dengan cepat.
Muslihan dan Kastomo juga meminta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah diperkuat. Penanganan kekeringan, menurut mereka, perlu berjalan beriringan dengan langkah pencegahan kebakaran dan perlindungan masyarakat.
“Jangan sampai penanganan hanya dilakukan setelah terjadi kejadian. Pencegahan harus berjalan bersamaan dengan penanganan kekeringan,” tegas mereka.
Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Dalam penanganannya, Pemkab menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp250 juta serta melakukan distribusi air ke sejumlah wilayah yang terdampak.
DPRD berharap langkah tersebut dapat dibarengi dengan pemetaan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor, sehingga penanganan kemarau tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengurangi risiko kebakaran serta dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat.
(ADV)
