PATI, ynmedia.co.id — Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Adhi Pamungkas mendorong adanya saluran komunikasi dan pengaduan yang jelas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, keberadaan saluran pengaduan penting agar sekolah yang belum menerima program maupun mengalami persoalan distribusi tidak kebingungan harus menyampaikan laporan kepada siapa.
“Harus ada kanal komunikasi yang jelas. Ketika sekolah mengalami kendala, mereka tahu harus melapor ke siapa dan siapa yang bertanggung jawab menindaklanjutinya,” ujar Adhi.
Ia menilai persoalan belum meratanya MBG di Gunungwungkal perlu dilihat sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pelayanan.
“Kalau ada sekolah yang belum mendapatkan, jangan langsung dianggap sebagai persoalan sekolah. Kita harus melihat sistemnya secara keseluruhan,” katanya.
Adhi mengatakan, komunikasi antara penyelenggara MBG dengan DPRD juga diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat diteruskan melalui jalur yang tepat.
“DPRD banyak menerima aspirasi masyarakat. Kalau data dari lapangan bisa disampaikan secara terbuka, kami juga lebih mudah mengawal dan memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemetaan penerima dilakukan secara berkala. Data Kemendikdasmen mencatat puluhan satuan pendidikan berada di Kecamatan Gunungwungkal, dengan jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang tersebar di berbagai desa.
Menurut Adhi, sistem pelaporan yang baik dapat membantu menemukan persoalan secara lebih cepat.
“Jangan menunggu keluhan menumpuk baru dilakukan evaluasi. Kalau ada sistem laporan yang berjalan, masalah bisa diketahui sejak awal,” katanya.
Ia berharap penyelenggara MBG memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga program dapat berjalan lebih terukur dan pemerataannya dapat terus ditingkatkan.
“Program MBG harus dikawal bersama. Sekolah, pemerintah, penyelenggara dan DPRD punya peran masing-masing agar manfaatnya benar-benar sampai kepada peserta didik,” pungkasnya.
(ADV
