PATI, ynmedia.co.id – Setiap musim kemarau, persoalan air kembali menguji kesiapan pemerintah daerah. Ketika sejumlah sumber air menyusut, pemerintah harus bergerak cepat mendatangkan pasokan dari tempat lain untuk memenuhi kebutuhan warga.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP Yassin Shadiq menilai pola tersebut perlu diubah secara bertahap. Menurutnya, pemerintah harus mulai membangun sistem penyediaan air yang tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi musim.
“Musim kemarau itu sesuatu yang bisa diprediksi. Karena itu seharusnya persiapannya juga bisa dilakukan jauh-jauh hari, bukan baru bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan air,” ujar Yassin.
Ia mengatakan pembangunan sumber air permanen perlu ditempatkan sebagai investasi pelayanan dasar. Pemerintah harus menghitung wilayah yang memiliki potensi kekurangan air dan menyiapkan infrastruktur sebelum kondisi darurat terjadi.
Yassin mendorong agar hasil pemetaan menggunakan teknologi geolistrik tidak berhenti dalam bentuk data atau laporan. Titik yang dinilai memiliki potensi air perlu ditindaklanjuti dengan kajian teknis dan pembangunan apabila memenuhi syarat.
“Jangan sampai sudah dilakukan survei, sudah ditemukan titik yang potensial, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Masyarakat membutuhkan hasil akhirnya, yaitu akses air,” katanya.
Menurutnya, pembangunan sumber air juga harus disertai pola pengelolaan yang jelas. Infrastruktur yang telah dibangun harus dipastikan dapat dirawat dan digunakan dalam jangka panjang.
Ia menilai pemerintah desa dapat dilibatkan dalam pengelolaan apabila sumber air tersebut berada di wilayah permukiman. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi ikut menjaga keberlangsungan fasilitas.
“Yang dibangun harus dipikirkan sampai pengelolaannya. Jangan hanya selesai proyek, setelah itu tidak ada yang merawat,” jelas Yassin.
Di sisi lain, Yassin menganggap dropping air tetap dibutuhkan selama kondisi kekeringan belum tertangani. Bantuan tersebut harus dipastikan menjangkau warga yang benar-benar mengalami kesulitan.
Namun, menurutnya, ukuran keberhasilan kebijakan tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah tangki yang mampu didistribusikan.
“Dropping itu menyelesaikan kebutuhan hari ini. Infrastruktur permanen menyelesaikan persoalan untuk tahun-tahun berikutnya. Keduanya perlu, tetapi arah kebijakannya harus menuju kemandirian air,” pungkasnya.
(ADV)
