PATI, ynmedia.co.id – Gerakan Pangan Murah (GPM) dinilai dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, pelaksanaannya dinilai perlu terus dikembangkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Sadikin, mendorong Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Pati untuk memperhatikan aspek pemerataan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, persoalan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok. Kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“Pangan bukan hanya soal barang tersedia, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga yang masih terjangkau. GPM memiliki peran penting dalam hal tersebut,” ujar Sadikin.
Ia berharap pelaksanaan GPM tidak hanya berpusat di lokasi yang mudah dijangkau atau kawasan dengan tingkat keramaian tinggi. Pemetaan kebutuhan masyarakat dinilai diperlukan agar kegiatan dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki kebutuhan lebih besar.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menentukan lokasi dan sasaran penerima manfaat secara lebih tepat. Langkah ini juga dinilai dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih efektif.
Selain persoalan sasaran, Sadikin menilai sinergi dengan distributor dan pelaku usaha pangan juga perlu diperkuat. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan komoditas yang disediakan tetap tersedia dan harga yang ditawarkan sesuai dengan tujuan program.
Ia menambahkan, menjaga stabilitas pangan membutuhkan kebijakan yang dilakukan secara konsisten. GPM dapat menjadi salah satu instrumen intervensi pemerintah, tetapi pelaksanaannya tetap perlu dievaluasi secara berkala.
“Program yang baik harus terus dievaluasi. Jangan hanya mengejar kegiatan terlaksana, tetapi yang paling penting manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Sadikin mengatakan Komisi B DPRD Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang pangan. Ia berharap setiap program yang dijalankan memiliki orientasi yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, GPM diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan penyediaan pangan murah, tetapi turut memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus mendukung stabilitas pangan di Kabupaten Pati.
(ADV)
