PATI, ynmedia.co.id – DPRD Kabupaten Pati memastikan aspirasi masyarakat mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan menjadi perhatian lembaga legislatif.
Hal itu disampaikan setelah organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) menyampaikan sejumlah tuntutan dalam audiensi bersama DPRD Pati.
Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan mengatakan, DPRD memiliki fungsi untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang tersedia.
“Aspirasi dari teman-teman kami terima. Apa yang disampaikan menjadi bahan bagi DPRD untuk dibawa dalam pembahasan sesuai kewenangan kami,” ujar Muslihan.
Ia menyebut, tuntutan GJL mencakup penurunan tarif BPHTB menjadi 2,5 persen serta usulan adanya sistem skala zona.
Kedua usulan tersebut, lanjutnya, dapat menjadi bahan evaluasi apabila pemerintah daerah dan DPRD nantinya membahas perubahan regulasi.
“Kalau memang nanti Perda Nomor 1 Tahun 2024 dilakukan revisi, aspirasi ini tentu bisa menjadi salah satu bahan yang dibicarakan,” jelasnya.
Namun, Muslihan menegaskan bahwa DPRD tetap harus memastikan setiap keputusan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Ia juga membuka kemungkinan pembahasan melalui public hearing sehingga masyarakat dapat menyampaikan pandangan secara langsung.
“Prinsipnya kami terbuka. Semua bisa menyampaikan aspirasi. Tinggal bagaimana nanti pembahasannya tetap sesuai aturan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” tandasnya.
(ADV)
