PATI, ynmedia.co.id — Pelaksanaan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2026 menjadi perhatian Komisi C DPRD Pati. Dewan meminta pekerjaan yang telah memasuki tahap kontrak terus dipantau agar penyelesaiannya tidak terkendala saat mendekati akhir tahun.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menyebut berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, nilai proyek yang telah berkontrak mencapai sekitar Rp102 miliar.
Menurut Joni, besarnya anggaran yang telah terserap dalam kontrak tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang konsisten. Proyek tidak boleh hanya dikejar ketika batas waktu pelaksanaan sudah semakin dekat.
“Nilai pekerjaan yang sudah berkontrak cukup besar, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar dikawal. Kami ingin memastikan pekerjaan berjalan sesuai target dan tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan DPRD tidak sebatas melihat persentase progres pembangunan. Kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.
Komisi C meminta DPUTR memantau perkembangan setiap pekerjaan secara berkala. Jika terdapat hambatan di lapangan, persoalan tersebut diharapkan dapat segera diketahui sehingga penyelesaiannya tidak berlarut-larut.
Joni mengatakan dalam koordinasi bersama DPUTR, disampaikan bahwa kegiatan infrastruktur tahun 2026 secara umum telah berjalan. Perkembangan pelaksanaan pekerjaan juga diharapkan semakin terlihat pada akhir Agustus.
“Yang kami tekankan, jangan hanya mengejar pekerjaan ketika sudah mendekati batas waktu. Progres harus dijaga dari sekarang sehingga penyelesaiannya tidak tergesa-gesa,” katanya.
Selain ketepatan waktu, politikus Partai Demokrat tersebut mengingatkan agar kualitas pembangunan tidak dikorbankan demi mengejar target penyerapan anggaran. Setiap pekerjaan yang dibiayai APBD harus memberikan hasil sesuai spesifikasi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi C, lanjut Joni, akan terus berkoordinasi dengan DPUTR untuk memperoleh perkembangan terbaru mengenai pelaksanaan proyek infrastruktur. Pengawasan tersebut diharapkan mampu mendorong seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana.
“Kami akan melihat bagaimana progresnya dan terus berkoordinasi dengan DPUTR. Harapannya seluruh pekerjaan selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik,” pungkasnya.
(ADV)
